Mendikbud Terbitkan Surat Edaran Peniadaan UN Dan Ujian Kesetaraan

JAKARTA, newsinvestigasi-86.com.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Terbitkan Surat Edaran Mendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peniadaan Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan Serta Pelaksanaan Ujian Sekolah Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19. Surat edaran tersebut diterbitkan Mendikbud di Jakarta pada 1 Februari 2021 beberapa hari lalu.

Bacaan Lainnya

Surat edaran tersebut menjelaskan Ujian Nasional (UN) dan Ujian Kesetaraan Tahun 2021 di Tiadakan.

“Dengan ditiadakannya UN dan Ujian Kesetaraan, Maka Hal itu tidak menjadi, “Syarat Kelulusan Atau Seleksi Masuk Ke Jenjang Pendidikan Yang Lebih Tinggi”.

Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan atau program pendidikan, Setelah menyelesaikan program pembelajaran pada masa pandemi Covid-19 yang dibuktikan dengan raport tiap semester, Memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik, dan mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan.

Ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan dilaksanakan dalam bentuk berikut yakni Porto Folio berupa evaluasi atas nilai raport. Nilai sikap atau perilaku, dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, Penugasan, Tes secara luring atau daring dan atau bentuk kegiatan penilaian lain yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Begitu juga untuk peserta didik penyetaraan.

Selain ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan, maka peserta didik SMK juga dapat mengikuti ujian kompetensi keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan untuk kenaikan kelas dilakukan dalam bentuk Porto Folio, Penugasan, Tes secara Luring dan Daring dan atau bentuk kegiatan lain yang ditetapkan oleh satuan pendidikan.

​​​​​​​Ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dirancang untuk mendorong aktivitas belajar bermakna dan tidak perlu mengukur Ketuntasan Capaian Kurikulum Secara Menyeluruh.

Untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilaksanakan sesuai dengan Permendikbud Nomor 1 tahun 2021 tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK.

Kemendikbud juga menyediakan bantuan teknis bagi daerah yang memerlukan mekanisme PPDB daring.

(*riff/e.ruhita).

Pos terkait