DENPASAR – BALI,
Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang memicu antrean panjang kendaraan di berbagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di seluruh wilayah Bali menuai sorotan tajam. Pemilik kepentingan dan masyarakat menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali tidak boleh sekadar bersikap defensif atau melemparkan tanggung jawab sepenuhnya kepada Pertamina dan Pemerintah Pusat. Rabu/14/10/2026
Melalui Otokritik yang dilayangkan kepada Pemprov Bali oleh beberapa elemen masyarakat Bali, krisis pasokan BBM saat ini dinilai bukan lagi sekadar persoalan teknis pengiriman, melainkan bukti nyata belum optimalnya sistem mitigasi krisis dan ketahanan energi di tingkat daerah.
Dampak domino dari kelangkaan ini telah melumpuhkan mobilitas harian warga, mengganggu operasional transportasi publik, memaksa penyesuaian kegiatan perkantoran dan akademis, hingga mengancam citra sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung perekonomian Pulau Dewata.
*4 Poin Evaluasi Kunci untuk Pemprov Bali*
Dalam pernyataan resminya, terdapat empat poin kritik mendasar sekaligus usulan solusi konkret yang mendesak untuk ditindaklanjuti oleh Pemprov Bali:
1. Lemahnya Early Warning System Ketahanan Energi.
• Sorotan: Peningkatan konsumsi harian dan dinamika kuota regional bukanlah kejadian mendadak. Pemprov Bali dinilai gagap dan reaktif karena baru bertindak setelah panic buying merajalela.
• Solusi: Pemprov Bali melalui Dinas Perhubungan dan Dinas ESDM/Perekonomian didesak segera membentuk Satgas Monitoring Energi Daerah. Satgas ini bertugas memantau cadangan BBM harian secara real-time bersinergi dengan Pertamina guna mengantisipasi potensi krisis pekanan sebelum dampaknya meluas.
2. *Komunikasi Publik Pasif dan Tanpa Kepastian*
• Sorotan: Imbauan publik yang hanya meminta masyarakat “bersabar” atau “tidak panic buying” dianggap kurang bijak tanpa dibarengi transparansi data distribusi di lapangan.
• Solusi: Mendorong peluncuran Dashboard Peta Ketersediaan BBM Publik berbasis online. Layanan ini memungkinkan warga memantau status stok SPBU di tiap kabupaten/kota secara berkala, memecah penumpukan antrean, dan memberikan kepastian navigasi kendaraan.
3. *Celah Pengawasan dan Maraknya Spekulan BBM*
• Sorotan: Maraknya penjualan BBM eceran botolan dengan harga melonjak serta dugaan praktik pelangsiran/penimbunan mencerminkan lemahnya koordinasi penegakan hukum di lapangan saat krisis.
• Solusi: Pemprov Bali wajib berkoordinasi tegas dengan Polda Bali dan Satpol PP untuk menggelar patroli terpadu di seluruh SPBU. Langkah ini penting untuk menindak tegas oknum penimbun serta menertibkan spekulan harga yang membebankan masyarakat.
4. *Urgensi Kaji Ulang Ketahanan Energi Pariwisata*
• Sorotan: Kerentanan logistik energi Bali menjadi sinyal merah bagi destinasi pariwisata internasional. Infrastruktur dan kuota BBM saat ini dinilai tidak seimbang dengan pesatnya pertumbuhan kendaraan dan lonjakan wisatawan.
• Solusi: Pemprov Bali mendesak Pemerintah Pusat dan BPH Migas merevisi formula penentuan kuota BBM Bali agar memperhitungkan angka real-time kunjungan wisatawan, bukan sekadar statistik penduduk lokal. Selain itu, akselerasi moda transportasi publik berbasis energi bersih harus segera direalisasikan.
Momentum Evaluasi Total
Kritik terbuka ini ditegaskan bukan untuk menyudutkan pemerintah, melainkan sebagai panggilan moral agar Pemprov Bali hadir secara nyata, responsif, dan solutif. Kelangkaan yang terjadi harus dijadikan momentum evaluasi total terhadap tata kelola dan ketahanan energi jangka panjang di Bali.
”Pemerintah daerah tidak boleh hadir sekadar meminta masyarakat memaklumi keadaan. Kepastian stok, transparansi data, dan ketegasan pengawasan di lapangan adalah bentuk kehadiran negara yang ditunggu warga saat ini,
*(Arie 65 – NI 86)*_
