KOTA AMBON – MALUKU,
Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Kodaeral) IX mendukung penguatan regulasi keamanan laut melalui penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Keamanan Laut. Regulasi tersebut diharapkan mampu memperkuat sinergi antarlembaga, memperjelas kewenangan penegakan hukum, serta menjawab tantangan keamanan laut di Indonesia, khususnya wilayah kepulauan Maluku.
Komitmen tersebut tercermin dari kehadiran Asisten Operasi Dankodaeral IX Kolonel Laut (P) Priyo Dwi Saputro dan Kepala Dinas Hukum Kodaeral IX Kolonel Laut (H) Harjanto, S.H., M.H., dalam Uji Publik Naskah Akademik RUU tentang Keamanan Laut yang diselenggarakan di Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Rabu (18/11/2026).
Kegiatan dibuka oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Prof. Dr. Adonia Ivonne Laturette, S.H., M.H., kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh sejumlah akademisi dan pakar hukum. Prof. Arie Afriansyah menyampaikan materi tentang Pembenahan Tata Kelola Keamanan Laut Indonesia.
Kemudian Dr. Poppy, S.H., M.H., membahas Penegakan Hukum di Negara Kepulauan, sedangkan Dr. Dyah, S.H., M.H., memaparkan Merancang UU Keselamatan Laut di Negara Kepulauan.
Dalam sesi diskusi, Kadiskum Kodaeral IX menyampaikan bahwa uji publik tersebut merupakan langkah positif dan strategis untuk menghasilkan regulasi yang mampu menyelaraskan kewenangan penyidik serta berbagai institusi yang memiliki tugas dan fungsi penegakan hukum di laut berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, penegakan hukum di laut tidak semata-mata bertujuan menciptakan ketertiban dan kepastian hukum, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Hal ini menjadi penting bagi Maluku yang memiliki wilayah perairan luas, posisi strategis, serta kekayaan sumber daya alam laut yang perlu dijaga dan dikelola secara optimal.
Salah satu isu strategis yang disoroti adalah pengembangan Proyek Strategis Nasional Lapangan Gas Abadi Blok Masela di wilayah Maluku. Keberadaan proyek yang berada di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia tersebut memerlukan kepastian pengaturan dan penguatan aspek yuridis, termasuk berbagai persoalan yurisdiksi dan pengelolaan ruang udara di kawasan tersebut.
Sementara itu, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Prof. Jantje Tjiptabudy menyoroti pentingnya penyusunan RUU Keamanan Laut dengan pendekatan negara kepulauan, bukan semata-mata menggunakan perspektif negara kontinental.
Menurutnya, karakteristik geografis Indonesia yang terdiri atas beragam pulau dan wilayah perairan membutuhkan pengaturan yang mampu mengakomodasi kondisi serta kebutuhan masing-masing wilayah.
Ia juga menekankan bahwa penguatan kelembagaan yang telah ada menjadi hal penting dalam mewujudkan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga regulasi yang disusun tidak hanya berorientasi pada aspek kewenangan, tetapi juga efektivitas pelaksanaan tugas di lapangan.
Melalui uji publik ini, Kodaeral IX berharap RUU tentang Keamanan Laut dapat menghasilkan landasan hukum yang komprehensif, harmonis, dan implementatif, dengan memperhatikan karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan serta tantangan keamanan laut di wilayah perbatasan dan kawasan strategis.
Kodaeral IX berkomitmen untuk terus mendukung upaya penguatan keamanan laut melalui sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, sekaligus memberikan kontribusi pemikiran dan pengalaman operasional TNI AL guna mewujudkan keamanan, kepastian hukum, perlindungan sumber daya kelautan, serta kesejahteraan masyarakat maritim, khususnya di wilayah Maluku.
(@Dispen Kodaeral IX).






