Newsinvestigasi -Ketua Relawan Jakarta Utara (Relawan Jakut), Wiwit Angreani, yang aktif menyuarakan berbagai persoalan penataan Kota Pelabuhan, menyoroti sikap Direktur Utama (Dirut) RSUD Tanjung Priok terkait penanganan kasus Baby Gestara.
Wiwit menilai hingga saat ini belum terlihat langkah konkret dari pihak manajemen rumah sakit dalam merespons tuntutan Relawan Jakut maupun pihak keluarga. Ia juga mendesak agar Dirut RSUD Tanjung Priok tidak menghindari tanggung jawab dan segera memberikan penjelasan secara terbuka.
“Saya menilai Dirut belum menunjukkan sikap tegas dan bertanggung jawab dalam menangani persoalan ini. Jangan sampai berlindung di balik kewenangan Dinas Kesehatan, sementara keluarga masih menunggu kejelasan dan pertanggungjawaban dari pihak rumah sakit,” ujar Wiwit.
Menurutnya, persoalan ini tidak boleh hanya dipandang sebagai kasus yang dialami Baby Gestara. Ia mengungkapkan bahwa sejumlah masyarakat lainnya juga menyampaikan pengalaman terkait pelayanan RSUD Tanjung Priok yang dinilai kurang ramah dan perlu mendapat perhatian serius.
Wiwit menyebut, setelah kasus Baby Gestara menjadi perhatian publik, sejumlah warga mulai menyampaikan pengakuan kepada Relawan Jakut mengenai pengalaman mereka saat menerima pelayanan di rumah sakit tersebut.
Ia mengaku telah menerima beberapa laporan dari masyarakat dan menyatakan bahwa sejumlah pihak bersedia menyampaikan pengalaman mereka secara terbuka.
“Setelah kasus ini menjadi perhatian publik, beberapa warga mulai menghubungi kami dan menyampaikan pengalaman mereka. Kami sudah menerima sejumlah laporan dan ada pihak yang siap berbicara secara terbuka. Ini harus menjadi bahan evaluasi serius bagi manajemen rumah sakit,” tegasnya.
Wiwit juga menyayangkan belum adanya komunikasi langsung maupun penjelasan resmi dari Dirut RSUD Tanjung Priok kepada keluarga Baby Gestara terkait bentuk pertanggungjawaban institusi atas peristiwa tersebut.
Bersama pihak keluarga, ia mendesak Dirut RSUD Tanjung Priok segera menemui keluarga dan memberikan penjelasan secara langsung. Mereka juga meminta agar tenaga medis, termasuk perawat dan dokter yang bertugas dalam proses persalinan, dapat dilibatkan dalam pertemuan guna memberikan klarifikasi.
Lebih lanjut, Wiwit menegaskan bahwa persoalan yang menyangkut pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien tidak boleh diselesaikan hanya melalui pemberian bantuan materi atau santunan.
“Jangan sampai persoalan kemanusiaan dan keselamatan nyawa seolah-olah selesai hanya dengan pemberian uang sebesar Rp1 juta dalam amplop yang diantarkan perwakilan rumah sakit sebagai bentuk belasungkawa. Keluarga membutuhkan kejelasan, keterbukaan, dan pertanggungjawaban, bukan sekadar bantuan materi,” ungkapnya.
Ia berharap Dinas Kesehatan DKI Jakarta turut melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelayanan RSUD Tanjung Priok, termasuk menindaklanjuti setiap laporan masyarakat yang masuk.
Menurut Wiwit, transparansi dan evaluasi menyeluruh menjadi penting agar kejadian serupa tidak kembali terulang serta kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pemerintah dapat dipulihkan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari Direktur Utama RSUD Tanjung Priok terkait sejumlah pernyataan dan tuntutan yang disampaikan Wiwit Angreani. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak RSUD Tanjung Priok maupun Dinas Kesehatan DKI Jakarta sesuai prinsip keberimbangan pemberitaan.
Hingga berita ini ditayangkan Direktur RSUD Tanjung Priok belum memberikan keterangan.






