Newsinvestigasi -Persoalan tiket penyeberangan pulau seribu di pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara dikeluhkan wisatawan dan masyarakat.
Keluhan masyarakat itu terkait mekanisme dan pengelolaan tiket penyebrangan ke pulau seribu, Hal itu kini mendapat perhatian dari Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaludin.
Saat dikonfirmasi wartawan mengenai polemik tersebut, Budi Awaludin mengarahkan agar persoalan dikomunikasikan langsung dengan jajaran di bawahnya.
“Silakan bicara langsung ke salahsatu bawahan saya. Tolong dibantu, beliau akan melaporkan terkait polemik itu,” ujar Budi Awaludin saat dikonfirmasi.
Merespons arahan tersebut, pihak terkait di lingkungan Dishub DKI Jakarta menyampaikan akan melaporkan persoalan tersebut kepada Budi Awaludin untuk mendapatkan arahan lebih lanjut.
“Akan saya laporkan ke Pak Kadis, untuk mendapatkan arahan beliau,” demikian disampaikan.
Pihak Dishub DKI juga menyampaikan rencana untuk mengusulkan pertemuan dengan Kepala Unit Pengelola Angkutan Perairan DKI Jakarta (Afandi), guna mengklarifikasi persoalan yang menjadi antensi masyarakat.
“Saya akan mengusulkan ke Pak Kadis, untuk ke Pak Afandi untuk meng-clearkan masalah tersebut,” ujarnya.
Ia berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui proses yang baik dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.
“Mudah-mudahan permasalahan tersebut bisa kita selesaikan secara baik, transparan dan akuntabel, Pak,” katanya.
Setelah proses koordinasi dan klarifikasi dilakukan, perkembangan persoalan tersebut akan kembali disampaikan kepada pihak yang sebelumnya meminta penjelasan.
“Setelahnya saya infokan kembali ke Bang Tedi,” ujarnya.
Persoalan terkait tiket penyebrangan pulau seribu di pelabuhan Muara Angke berkaitan dengan pengguna pelayanan masyarakat jasa penyeberangan.
Karena itu, kejelasan mengenai mekanisme penjualan, ketersediaan tiket, serta sistem pelayanan menjadi hal yang perlu dijelaskan secara terbuka oleh pihak pengelola.
Respons Budi Awaludin menunjukkan bahwa persoalan tersebut akan diteruskan kepada jajaran terkait untuk mendapatkan penanganan dan klarifikasi.
Selanjutnya, publik menunggu penjelasan resmi dari pihak UPAP DKI Jakarta, khususnya terkait persoalan tiket yang menjadi sorotan dan atensi masyakarat.
Klarifikasi tersebut penting agar informasi yang beredar dapat dipastikan berdasarkan fakta, Sehingga masyarakat pengguna jasa penyeberangan memperoleh informasi yang jelas, transparan, dan dapat di pertanggungjawabkan.
