Newsinvestigasi -PT Atap Perkasa dan PT Satek Aire Indonesia mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap PT Adhi Karya (Persero) Tbk. di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Kedua perusahaan tersebut mengklaim masih memiliki piutang atas pekerjaan proyek konstruksi yang telah diselesaikan dengan nilai keseluruhan mencapai Rp2,10 miliar.
Permohonan PKPU tersebut didaftarkan pada 16 November 2026 dengan nomor perkara 349/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN.Niaga.Jkt.Pst.
Berdasarkan keterangan kuasa hukum PT Atap Perkasa dari kantor Otto Cornelis Kaligis & Associates, sidang perdana dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 24 November 2026.
Agenda sidang pertama adalah pemeriksaan kedudukan hukum (legal standing) para pihak yang terlibat dalam perkara.
Dalam keterangan pers tertanggal 17 November 2026, pihak pemohon menyebut pengajuan PKPU dilakukan karena PT Adhi Karya belum menyelesaikan pembayaran atas sejumlah pekerjaan pembangunan dan infrastruktur yang telah dikerjakan kedua perusahaan.
PT Atap Perkasa sebagai Pemohon PKPU I menyatakan telah menyelesaikan delapan proyek berdasarkan perjanjian dengan PT Adhi Karya.
Proyek tersebut meliputi pembangunan Gedung dan Infrastruktur Kampus II UIN Sunan Ampel Surabaya, renovasi gedung parkir RSUD Dr. Soetomo dan fasilitas RSPAL Dr. Ramelan di Jawa Timur, serta renovasi bangunan pabrik SIER menjadi Rumah Oksigen Surabaya.
Selain itu, pekerjaan PT Atap Perkasa mencakup pembangunan gedung dan fasilitas umum Kantor Polda Maluku, gedung CWP-01 Construction Buildings for PPG, FPTK, COE UPI Bandung, serta Gedung Smart Automation Workshop Politeknik Elektronika Negeri Surabaya.
Dua proyek lainnya adalah pembangunan Gedung Presisi II 10 lantai dan Auditorium Brawijaya, termasuk KDP Gedung Entrepreneurship Terpadu serta Gedung Balai Diklat Keuangan Denpasar.
Menurut pihak pemohon, seluruh pekerjaan tersebut telah diselesaikan dan diterima oleh PT Adhi Karya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).
Atas penyelesaian pekerjaan tersebut, PT Atap Perkasa menyebut nilai kewajiban pembayaran awal yang harus dipenuhi PT Adhi Karya mencapai Rp6,045 miliar.
Namun, setelah pengiriman somasi dan pembayaran sebagian kewajiban, masih terdapat sisa tagihan sebesar Rp1.382.747.170.
Selain itu, terdapat Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) senilai Rp62.944.407 yang menurut pemohon dapat diklaim.
Dengan demikian, total tagihan PT Atap Perkasa yang dimasukkan dalam permohonan PKPU mencapai Rp1.445.691.577.
Sementara itu, PT Satek Aire Indonesia sebagai Pemohon PKPU II mengajukan tagihan atas pekerjaan pada dua proyek, yakni instalasi perpipaan (plumbing) dan sistem pemadam kebakaran Gedung Smart Automation Workshop Politeknik Elektronika Negeri Surabaya serta pembangunan Kampus UIN Sunan Ampel Surabaya.
Pihak PT Satek Aire Indonesia menyatakan seluruh pekerjaan tersebut telah diselesaikan dan dituangkan dalam BAST yang diterima PT Adhi Karya.
Meski demikian, perusahaan tersebut mengklaim masih terdapat kewajiban pembayaran sebesar Rp.655.062.229.
Berdasarkan rincian yang disampaikan kedua pemohon, total kewajiban pembayaran yang dimintakan melalui proses PKPU mencapai Rp2.100.753.806.
Rinciannya terdiri atas tagihan PT Atap Perkasa sebesar Rp1.445.691.577 dan PT Satek Aire Indonesia sebesar Rp655.062.229.
Kedua perusahaan menyatakan pengajuan PKPU ditempuh sebagai mekanisme hukum untuk memperoleh kepastian penyelesaian kewajiban pembayaran atas pekerjaan yang telah dilaksanakan.
Kuasa hukum para pemohon menyebut langkah tersebut bukan dimaksudkan sebagai tindakan konfrontatif terhadap PT Adhi Karya. Pengajuan PKPU diharapkan menjadi sarana penyelesaian kewajiban secara terstruktur dan transparan, sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang mengajukan tagihan.
Melalui proses tersebut, PT Atap Perkasa dan PT Satek Aire Indonesia berharap PT Adhi Karya dapat menyusun rencana perdamaian (restructuring plan) yang memuat skema pembayaran kewajiban kepada para kreditur.
Rencana penyelesaian tersebut diharapkan mencakup seluruh kewajiban yang dipersoalkan dan dapat diterima para kreditur sehingga memberikan kepastian bagi pihak-pihak yang terlibat.
Meski demikian, permohonan PKPU tersebut masih harus melalui pemeriksaan dan proses persidangan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
Pengajuan permohonan tidak dengan sendirinya menetapkan PT Adhi Karya dalam kondisi pailit ataupun membuktikan seluruh klaim tagihan para pemohon.






