NUSA DUA – BALI,
Rapimnas Kadin Tahun 2021 secara resmi ditutup Wakil Presiden RI KH. Ma’ruf Amin pada hari Sabtu 4 Desember 2021 pukul 16.50 Wita di Ballroom BNDCC Nusa Dua Bali. Kegiatan yang dihadiri sekitar 600 peserta tersebut dihadiri oleh Ketum Kadin Indonesia (Arsjad Rasjid P.M), Dewan Pertimbangan Kadin (Anindya Bakrie), Gubernur Bali (I Wayan Koster), Pangdam IX/Udayana (Mayjen TNI Maruli Simanjutak), Kapolda Bali (Irjen Pol. Putu Jayan Danu), Bupati Badung (I Nyoman Giri Prasta), Ketumda Kadin seluruh Indonesia.
Menurut Ketum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid P.M saat memberikan laporan kepada Wakil Presiden menyampaikan bahwa dalam kegiatan Rapimnas ini kita akan melakukan diskusi bersama dan diskusi terutama terkait prioritas dan masukan dari pemerintah yang sangat membantu Kadin untuk memperjelas tujuan yang ingin dicapai dan kolaborasi dengan beberapa menteri yang luar biasa. Dan melalui diskusi produktif selama 3 hari ini berhasil menghimpun banyak masukan dan program-program kerja yang sejalan dengan arahan dan harapan dari Presiden maupun pemerintah.
Dalam hal reformasi ekonomi menuju green ekonomi ataupun ekonomi hijau, green energi atau energi hijau, dan juga ekotorizem untuk mencapai net Zero emission target 2060 dalam bidang pengelolaan ekonomi daerah dengan memberikan pendampingan-pendampingan yang melekat dari perusahaan besar kepada UMKM khususnya usaha mikro dan kecil atau yang kita sebut sebagai program klub-klub ekosistem.
Kadin juga berharap dapat menjadikan program ini sebagai gerakan nasional dimana pendampingan antara perusahaan besar dan juga sahabat dan keluarga besar UMKM lebih lanjut untuk juga terus akan melakukan sosialisasi terkait undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan yang baru kepada seluruh pengusaha di Indonesia. Kadin siap untuk bekerjasama mendukung jajaran pemerintah untuk terus memperkuat perekonomian daerah dan meningkatkan perekonomian nasional dengan seluruh elemen bangsa untuk menumbuhkan investasi menciptakan lapangan pekerjaan dan membersihkan Kemiskinan di negara Indonesia.
Dalam penyampaian dari Wakil Presiden RI KH. Ma’ruf Amin saat acara penutupan mengatakan dalam mengacu pada data susenas tahun 2019 bahwa jumlah penduduk miskin Indonesia sebesar 9,4%, kemudian warga yang rentan sebanyak 20,6%, dan kelompok masyarakat yang menuju kelas menengah 48,2%, kemudian kelas menengah 21,5%, serta berpendapatan tinggi hanya sebanyak 0,4%. Jadi sebetulnya kesejahteraan ekonomi di Indonesia hanya dirasakan tidak lebih dari 21,9% penduduk lapis paling atas. Artinya problem ketimpangan menjadi perkara serius di Indonesia. Data itu menunjukkan betapa redistribusi kesejahteraan merupakan pekerjaan rumah yang penting bagi bangsa ini, agar keadilan sosial dirasakan dalam kenyataan, tidak hanya tertulis dalam dasar negara dan konstitusi.
Pemerintah selama ini telah melakukan banyak daya dalam mewujudkan pemerataan ekonomi, di antaranya melalui program dana desa, percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia bagian Timur, Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial, dukungan kepada pelaku UMKM melalui pengurangan pajak final dan akses permodalan. Oleh karena itu dibutuhkan kolaborasi dengan banyak pihak termasuk pengusaha dalam mewujudkan pemerataan ekonomi.
Tidak ada cara lain untuk mendorong peningkatan jumlah usaha menengah dan besar kecuali melalui kolaborasi. Kerjasama usaha adalah ikatan bersama dan tanggung jawab antar pengusaha, untuk itu peran Kadin sangat dibutuhkan di Indonesia, ucap Wapres di BNDCC Nusa Dua Bali.
Didalam acara Rapimnas Kadin tahun 2021 tersebut dilaksanakan Penandatanganan Nota kesepahaman antara Kadin Indonesia dengan Pemprov Bali tentang kerjasama penanggulangan Bencana di sektor pariwisata. Dan Penandatanganan Nota kesepahaman antara Kadin Indonesia dengan Masyarakat Ekonomi Syariah tentang pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah.
(gus arie-Denpasar)*_
