PONTIANAK, News Investigasi-86.
Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan pekebun. Pada periode 2015 s/d 2022 secara nasional telah disalurkan dana sebesar Rp 7,52 Triliun. Untuk kebun rakyat seluas 273.666 Ha dan 120.856 pekebun.
Khusus Provinsi Kalimantan Barat, realisasi penyaluran dana peremajaan sawit rakyat di tahun 2020 s/d tahun 2022 8 (delapan) Kabupaten, dengan Lembaga Pekebun : 76 (tujuh puluh enam), Luas lahan : 10,043 Ha, jumlah Pekebun : 4,409 Orang, dan dana tersalur Rp 293.988.441.500.
Dana sebesar Rp 293.988.441.500 dari Pemerintah melalui Ditjen Perkebunan Kementrian Pertanian RI diberikan kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk program ini.
Diduga memiliki masalah, mulai dari pengajuan lahan bodong alias fiktif, hingga praktik Pungutan Liar (Pungli), bahkan pelaksanaan program yang tidak sesuai aturan.
Menurut Ical warga Kalbar, Program PSR di Provinsi Kalbar, tahun 2020 s/d 2022 dengan dana anggaran cukup fantastis ratusan miliar. Untuk di beberapa Kabupaten berpotensi terjadi ada penyimpangan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, ujarnya Ical.
Kami berharap kepada BPK RI bersama KPK RI, untuk melakukan audit di program PSR tersebut, kami menduga ada Praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) di Program PSR tersebut, ucap Ical.
Script Analisis Lembaga TINDAK INDONESIA.
Yayat Darmawi,SE,SH,MH Koordinator lembaga Tim Investigasi Dan Analisis Korupsi saat diminta memberikan legal opininya terkait dengan adanya dugaan mega korupsi di PSR tentang penyaluran dana peremajaan sawit Ratusan Miliar yang perlu di telusuri secara hukum akan kebenaran program tersebut mengingat program tersebut mengatasnamakan SAWIT RAKYAT berarti dana Ratusan Miliar tersebut Mesti sampai kepada RAKYAT, kata yayat.
Proyek yang terlihat tersembunyi ini Wajib diketahui oleh RAKYAT Khususnya RAKYAT PETANI SAWIT, namun dimana di Kalimantan Barat ini keberadaan SAWIT RAKYAT tersebut, sebut yayat.
Ratusan Miliar Program Sawit Rakyat Mesti di buka secara transparan oleh Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Barat dikemanakan Anggaran Ratusan Miliar tersebut di Salurkan, Namun Dugaan kami Anggaran tersebut justru di Sembunyikan atau malah tidak disalurkan tidak tepat sasaran ataupun sama sekali tidak di salurkan, berarti Modusnya memfiktifkan program sedangkan anggarannya ngucur, cetus yayat.
Hentikan Permainan Korupsi yang Menggunakan Anggaran mengatasnamakan RAKYAT, padahal RAKYAT tidak pernah menikmatinya, dengan abu abunya proyek SAWIT RAKYAT yang menggunakan Anggaran Negara RATUSAN MILIAR ini Wajib di Bongkar oleh APH TIPIKOR dikalimantan Barat ini Walaupun kami Pesimis dengan kompetensi dan keberanian dari APH TIPIKOR dikalimantan barat ini untuk melakukan Pemberantasan Korupsi dengan sebenar benarnya, keluh yayat.
(EZNI86/Tim).
