NEWSINVESTIGASI -Aktivitas pemuatan batu bara oleh PT Aneka Tambang Perkasa (ATP) dari tambang PT Anugrah Mining Persada (AMP) diduga masih berlangsung di wilayah Sungai Beringin, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo, meskipun lokasi tambang PT.Anugrah Mining Persada (AMP) tersebut telah dihentikan operasionalnya oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Status Penghentian Sementara oleh Kementerian ESDM
Berdasarkan surat edaran sanksi pemberhentian nomor T-1238/MB.07/DJB.T/2025 tanggal 5 Agustus 2025, Kementerian ESDM telah memberikan peringatan ketiga kepada *PT AMP* terkait kewajiban jaminan reklamasi. Sebelumnya, perusahaan juga telah menerima surat peringatan kedua (B-727/MB.07/DJB.T/2025, 16 Mei 2025) dan peringatan pertama (T-2241/MB.07/DJB.T/2024, 10 Desember 2024) dengan pokok permasalahan yang sama.
Diduga Beroperasi di Luar Izin dan Belum Penuhi Dana Reklamasi
Sumber internal menyebutkan bahwa penghentian sementara tersebut dilakukan karena perusahaan belum menunaikan kewajiban reklamasi dan belum menyetorkan dana jaminan reklamasi. Lebih jauh, terdapat dugaan bahwa PT ATP tetap melakukan aktivitas tambang di luar wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dimilikinya.
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran adanya pelanggaran hukum, potensi kerugian negara, serta dampak lingkungan yang dapat merugikan masyarakat sekitar.
Batu Bara Diduga Dikirim ke PT KMP
Informasi yang dihimpun awak media mengungkapkan bahwa batu bara yang dimuat oleh PT ATP dari tambang PT AMP diduga dikirimkan kepada PT. KHATULISTIWA MAKMUR PERSADA ( KMP ), yang juga tengah mendapat sorotan publik akibat persoalan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)
Pantauan di lapangan menunjukkan bahwa aktivitas pengiriman batu bara asal tambang PT AMP oleh PT ATP ke PT KMP masih terus berjalan, meski kedua perusahaan tersebut seharusnya tidak beroperasi. Dugaan kuat menyebutkan, batu bara yang dikirim berasal dari tambang ilegal dengan menggunakan dokumen pengangkutan (Delivery Order/DO) atas nama PT ATP.
Jika dugaan ini benar, maka tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap regulasi pertambangan nasional.
Penjagaan Ketat dan Aktivitas Masih Terpantau
Tim investigasi di lokasi tambang mendapati masih adanya penjagaan oleh petugas keamanan (satpam) yang mengatur keluar-masuk truk pengangkut batu bara. Salah satu sopir truk mengaku mengantongi DO atas nama PT ATP.
Sumber di lapangan yang enggan disebutkan namanya menyebutkan bahwa aktivitas pemuatan dan pengiriman batu bara tersebut masih berlangsung hingga malam hari, bahkan sebagian pembiayaannya disebut berasal dari PT ATP untuk kepentingan PT KMP.
Masyarakat Desak Penegakan Hukum
Menanggapi temuan tersebut, masyarakat dan pengamat pertambangan mendesak pemerintah daerah, Kementerian ESDM, dan aparat penegak hukum untuk segera melakukan investigasi menyeluruh terhadap dugaan pelanggaran tersebut.
Apabila terbukti benar, para pihak yang terlibat harus dikenakan sanksi tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), di mana pelaku tambang ilegal dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda hingga Rp100 miliar.
Instruksi Presiden dan Jaksa Agung
Diketahui, Presiden Prabowo Subianto bersama Jaksa Agung RI sebelumnya telah menegaskan komitmen pemerintah untuk memberantas praktik tambang ilegal (illegal mining) di seluruh wilayah Indonesia. Tindakan tegas terhadap pelanggaran seperti ini diharapkan menjadi langkah nyata menjaga tata kelola pertambangan yang transparan, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Hingga berita ini ditayangkan pihak PT AMP belum memberikan keterangan.
