BANDUNG,
Pemberian program Bantuan Hukum (Bankum) secara gratis kepada masyarakat tidak mampu (Miskin) adalah Salah satu capaian kinerja Kanwil Kemenkumham Jawa Barat pada tahun 2023. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, di tahun 2023 telah dilaksanakan sebanyak 1.363 program bantuan hukum, yang terdiri dari 1.116 litigasi dan 247 non litigasi, Dengan begitu terjadi kenaikan yang signifikan yakni, sebesar 62,5%. Hal ini menunjukan bahwa peran dari Kanwil Kemenkumham Jawa Barat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat.
Tak tanggung-tanggung sebanyak Rp.4.645.931.200 telah disalurkan pihak Kanwil Kemenkumham Jawa Barat melalui 49 Organisasi Pemberi Bantuan Hukum (PBH) yang telah terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM RI dan berada di wilayah Jawa Barat untuk menunjang program tersebut.
Pada kegiatan Rapat Evaluasi Capaian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun 2023 yang diselenggarakan pada hari Kamis, 28 Desember 2023, Bertempat di Aula Soepomo Kanwil Kemenkumham Jabar Jl. Jakarta no.27 Kota Bandung, Jawa Barat, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kemenkumham Jawa Barat, Andi Taletting Langi menyampaikan sejumlah capaian kinerja dan torehan prestasi yang diperoleh pada tahun 2023.
Keberhasilan tersebut yaitu, keberhasilan yang diperoleh Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum ( JDIH ) Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai Juara 3 dalam kategori Provinsi, JDIH kota Bogor menjadi juara 2 dalam kategori kota, JDIH kota Bandung menjadi juara 3 dalam kategori kota, JDIH Sekretariat DPRD Pangandaran sebagai Juara 1 dalam kategori Sekretariat DPRD Kabupaten, JDIH Sekretariat DPRD Kota Bandung sebagai Juara 1 dalam kategori Sekretariat DPRD Kota, dan JDIH Institut Teknologi Bandung sebagai Juara 2 dalam kategori Perguruan Tinggi. Penghargaan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Nasional diberikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Hal yang membanggakan lainya yaitu pada tahun 2023, dengan diresmikannya 85 Desa/Kelurahan Sadar Hukum, menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi terbanyak dalam peresmian dan penetapan Desa/Kelurahan sadar hukum di seluruh Indonesia dengan total 3.206 desa/kelurahan. Hal ini pula membawa Keberhasilan 13 Kepala Desa dan Lurah di wilayah Jawa Barat dengan mendapatkan anugerah Paralegal Justice Award dari Badan Pembinaan Hukum Nasional.
Selain itu, Divisi pelayanan hukum dan HAM tetap konsisten melakukan pelayanan kepada masyarakat seperti melakukan penyuluhan hukum bagi pelajar di wilayah Bandung Raya. Selama tahun 2023 kurang lebih 3.500 pelajar di 85 Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan memperoleh manfaat dari kegiatan ini. Hal ini dilakukan dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum dikalangan pelajar, menciptakan budaya hukum yang diterapkan dalam ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan, serta upaya untuk memastikan para pelajar memahami peraturan hukum yang berlaku.
Adapun program lain yang telah terlaksana yaitu Penyuluhan Hukum “Goes to Prison”, penyuluhan ini di fokuskan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang berada di Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan wilayah Jawa Barat.
Pada kesempatan itu pula Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jabar, R. Andika Dwi Prasetya tetap mengingatkan agar jajaran Kemenkumham Jabar tidak mudah berpuas diri terhadap capaian kinerja dan penghargaan yang diterima. Di Tahun 2024 sebagai Tahun Prestasi diharapkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Jawa Barat dapat lebih meningkatkan kesadaran hukum dan akses keadilan dimasyarakat serta terpenuhinya kebutuhan masyarakat atas ketersediaan dokumentasi hukum dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta cepat dan mudah diakses.
(riff).
