SAMBAS, News Investigasi-86.
Lagi-lagi kegiatan proyek pekerjaan pembangunan jembatan gantung menjadi sorotan publik, sorotan ini karena disebabkan adanya dugaan Korupsi, maladministrasi. Bahkan pihak pelaksana melakukan wanprestasi.
Salah satu contoh kegiatan pekerjaan pembangunan jembatan gantung Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, cukup fantastis mencapai miliaran rupiah. Namun kegiatan pekerjaannya mendapatkan sorotan publik
Proyek tersebut, menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2024 – 2025 (MYC), melalui Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Direktorat Jendral Bina Marga, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Kalimantan Barat.
CV Putra Timur selaku Pelaksana, PT. Trijaya First Engineering KSO PT. Laras Sembada selaku Konsultan Supervisi di kegiatan proyek pekerjaan pembangunan jembatan gantung Kecamatan Sebawi.
Dengan Nomor Kontrak : HK.0201-Bb20.5.1/476, tanggal 04 Desember 2024, Nilai Kontrak Rp 7.505.290.285.00 ( tujuh milyar lima ratus juta dua ratus sembilan puluh ribu dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah ). Waktu pelaksanaan 180 ( seratus delapan puluh) hari kalender. Dengan batas waktu penyelesaian Mei /Juni tahun 2025.
Namun hingga September 2025, jembatan yang diharapkan dapat selesai sesuai jadwal masih belum rampung Selain permasalahan waktu. Diduga CV Putra Timur melakukan wanprestasi.
Berdasarkan pantauan awak media News Investigasi-86 dilokasi pekerjaan menemukan dugaan penggunaan material yang tidak sesuai standar (asal usul material) dalam pembangunan jembatan gantung Kecamatan Sebawi.
Salah seorang warga Sambas, Wardi Minta Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga Republik Indonesia , balai Pelaksanaan jalan nasional provinsi Kalimantan Barat, Khusus Yang Bertanggung jawab atas pekerjaan ini , PPK nya kami harap Turun ke lokasi / investigasi bersama kami untuk mengecek Semua Temuan kami ini ,” Tegas Wardi.
Dengan temuan ini yang telah melewati batas waktu kontrak maupun Kondisi Pisik yang tidak sesuai , proyek ini menjadi perhatian serius para Aktivis Kriminal Ekonomi dikarenakan menggunakan dana dari Negara atau Uang Rakyat yang diambil dari Pajak ,” Ucap Wardi.
Ia juga menyampaikan, keterlambatan kegiatan pekerjaan dan dugaan penggunaan material tidak sesuai standar berisiko kerugian uang negara. Karena Pembangunan jembatan gantung melibatkan proses perencanaan dan konstruksi yang matang.
Termasuk pemilihan material baja, kabel, dan komponen struktural lainnya, serta pemasangan kabel utama, batang penggantung, dan gelagar melintang/memanjang yang dirancang khusus untuk menahan beban dikarenakan pembangunan jembatan gantung tidak boleh asal jadi ,” pungkasnya.
Script Analisis Lembaga TINDAK INDONESIA.
Yayat Darmawi,SE,SH,MH Koordinator Lembaga Tim Investigasi Dan Analisis Korupsi saat memberikan statemen yuridisnya mengatakan bahwa sebagian kegiatan proyek di Kalimantan Barat yang berasal dari APBN sangatlah memprihatinkan karena indikasinya hanya memenuhi syarat kuantitatif bukannya memenuhi syarat kualitatif, sehingga tidak heran apabila terjadinya permasalahan dimana mana, kata yayat.
Sistem rekruitmen pelaksana proyek yang menggunakan APBN juga tidak jelas karena siapa Perusahaannya dan siapa Pelaksananya maka dari sinilah pintu masuk timbul masalahnya, hasilnya tidak mengherankan apabila proyeknya kebanyakan gagal konstruksi, sahut yayat.
Ketidakberdayaan APH Tipikor memproses Apabila terjadinya permasalahan Korupsi atau Penyimpangan di proyek APBN juga termasuk salah satu pertanyaan besar yang masih Misteri, sebut yayat.
(Revie/Tim).
