KETAPANG, News Investigasi-86.
Kegiatan proyek pembangunan sarana dan prasarana melalui Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Jago Bersatu, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Berpotensi Mark Up menjadi sorotan sejumlah warga.
Warga mendesak adanya audit oleh APIP Inspektorat Kabupaten Ketapang, serta pengecekan fisik dari pihak berwenang untuk memastikan proyek berjalan sesuai anggaran dan spesifikasi teknis.
Seperti Kegiatan Pekerjaan Sarana dan Prasarana Berpotensi Mark Up terdiri :
1.Kegiatan pembangunan Jembatan Mungguk Langgir ukuran (6 X 4) M senilai Rp 52.049.500 tahun anggaran APBDes 2022, berpotensi Mark Up.
2.Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, selokan, Box/SLAP Culvert, Drainase, Prasarana lainya).
Pembangunan Drainase ukuran (100 X 0,4 X 0,4) M senilai Rp 37.850.800 tahun anggaran APBDes 2022 diduga Fiktif tidak ada kegiatan Dilapangan
3.Kegiatan pembangunan JUT, Pembangunan Jalan Rambat Beton Payak Serangkap (150 x 1 x 0,10 M) senilai Rp 50.208.800 tahun anggaran APBDes 2022 berpotensi Mark Up.
4.Kegiatan pembangunan JUT, Pembangunan/ Rehabilitasi /peningkatan/pengerasan Jalan Usaha Tani senilai Rp 92.332.900 berpotensi Mark Up.
5.Kegiatan Jalan Desa, Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa senilai Rp 133.018.700 berpotensi Mark Up.
4.Kegiatan pembangunan WC Posyandu senilai Rp 22.862.750 berpotensi Mark Up, ironisnya bangunan tersebut Mangkrak.
Klik Liputan Visualnya ⬆️ ( red )
Menurut keterangan sewaktu di jabat Pjs Desa Jago Bersatu, Sudiarta, S.,Sos. Pada hari Sabtu (16/08/2025) di Kantor Desa Jago Bersatu,” bahwa pekerjaannya jembatan dibongkar habis, dan diganti semua materialnya.
Namun fakta dilapangan hasil pantauan awak media News Investigasi-86, dan informasi warga kalau pekerjaan jembatan tersebut hanya berupa merehab lantai atas dengan pengerjaan cor beton. Bukan dibongkar habis.
Salah seorang warga Desa Jago Bersatu yang namanya enggan sebutkan menuturkan. Ia menilai keberadaan jembatan Mungguk Langgir ini sangat penting untuk aktivitas sehari-hari warga membawa hasil panen sangat menghawatirkan kualitas bangunan yang kurang memadai untuk keamanan pengguna kendaraan.
Mereka juga meminta Aparat Penegak Hukum (APH) dan instansi terkait, untuk memantau proses pembangunan ini. Agar tidak ada penyimpangan yang berpotensi merugikan masyarakat.
Maka kami berharap adanya tindakan tegas dan audit transparan dari pihak berwenang agar pembangunan sarana dan prasarana melalui anggaran APBDes Jago Bersatu dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, tegas warga yang enggan sebutkan namanya.
Ditempat terpisah M. Sandi (40) menyampaikan, Di tahun 2022/2023 Pembangunan Lumbung ketahanan pangan dengan biaya Rp.133,360.000. Fiktif. Penguatan Ketahanan Pangan Rp. 76.690.000, FIKTIF. Sangat disayangkan pemerintahan mengeluarkan anggaran Miliaran Rupiah untuk desa berkembang/ sejahtera namun beda apa yang diharapkan Presiden RI HJ Prabowo Subianto.
Fakta.” Dilapangan tidak ada kemajuan yang ada hanya memperkaya Perangkat desa bukan mensejahterakan masyarakat. Mirisnya lagi tidak ada informasi secara transparan terhadap masyarakat tentang anggaran Dana desa tersebut, tegas M.Sandi.
Hingga pemberitaan ini ditayangkan redaksi media News Investigasi-86 masih berupaya mengkonfirmasi ke pihak Pemerintahan desa Jago Bersatu.
(EZNI86/Tim).
