KABUPATEN BANDUNG,
Pada reses ll dan sosialisasinya masa sidang 2022 – 2023, Anggota DPRD Provinsi Jabar dari Fraksi PKB Komisi lV Bidang lnfrastruktur, H.Asep Syamsudin S,Ag, Bahas mengenai sosialisasi Pemilu yakni, Pileg dan Pilpres.
Pada reses ll tersebut, H.Asep Syamsudin kunjungi konstituennya di Vila Paniisan Saluyu, Desa Cipinang Kec.Cimaung yang dihadiri para tokoh Masyarakat, tokoh Pemuda, serta tokoh Agama, LSM dan Ormas juga awak media cukup penuh antusias.
Pada reses tersebut H.Asep Syamsudin juga mengukuhkan kader – kader struktural dari partai kebangkitan bangsa (PKB), yang dihadiri 10 ranting se-Kec.Cimaung.
Kehadiran H. Asep Syamsudin, S. Ag. disuguhi pula beberapa ajuan keinginan masyarakat untuk menjadi bahan pertimbangan Pemerintah dalam mensejahterakan Masyarakat.
H.Asep Syamsudin S.Ag di panggung podiumnya memaparkan berbagai program kerjanya selama menjabat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Jawa Barat, Program yang akan menjadi bahan untuk dibawa ke Sidang Pembahasan di Komisi lV Bidang lnfrastruktur .
Program yang disampaikan dan yang menjadi skala prioritas adalah Bidang Pendidikan dan Infrastruktur yang akan sangat menunjang terhadap kemajuan dan peningkatan kesejahteraan Masyarakat di Wilayah yang menjadi Wilayah binaannya,” ungkapnya.
Salah satu program strategis dalam hal lnfrastruktur Provinsi Jawa barat, diantaranya jalan Provinsi dari Pangalengan sampai Kertasari tembus sampai perbatasan Kab. Bandung dan Garut.
Ia mengatakan, Jalan tersebut adalah jalan lintas “Jabar Tengah dan Selatan”, yang dimulai dari Sukabumi, Cianjur, Kabupaten Bandung melintasi Rancabali (Ciwidey), Pangalengan dan Kertasari yang selanjutnya tembus ke Garut, katanya.
Dalam bidang pendidikan la juga menyampaikan terkait kebutuhan sekolah terutama SMAN atau SMKN itu masih kurang. Oleh sebab itu saya akan selalu mendorong agar secepatnya agar bisa dibangun SMAN atau SMKN di wilayah Kec.Cimaung, sehingga dapat memenuhi keinginan masyarakat di bidang Pendidikan.
Begitu pun terkait dengan Rutilahu, dirinya juga akan mendorong yang menjadi kebutuhan masyarakat, baik itu melalui BSPS, Anggaran Provinsi atau melalui anggaran Daerah karena masih banyak yang harus diselesaikan terkait rumah warga yang tidak layak huni, pungkasnya.
( tham ).
