BANDUNG,newsinvestigasi-86.com
Saat pelaksanakan PPKM Jawa Bali, Enam kota dan kabupaten di Jawa Barat yakni, Kabupaten Karawang, Ciamis, Garut, Kota/Kabupaten Bekasi, dan Depok, hingga kini masih berada di zona merah atau risiko tinggi penyebaran COVID-19. Hal itu di katakan oleh Ridwan kamil yang di dampingi oleh Forkompinda Jabar usai Rakor Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi di Mapolda Jabar, Senin (11/1/2021)
Kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang dilaksanakan di Januari bisa berpengaruh pada pertumbuhan perekonomian. Pola pelaksanaan yang serentak di pulau Jawa dan Bali pun memudahkan dalam mengontrol pergerakan masyarakat.
“Kalau PPKM Februari, koreksinya akan berat. Kami mensyukuri PPKM dilakukan Januari. Sekarang di Jawa Bali melakukan irama yang sama. Kita harus jujur ada koreksi, tapi tidak seberat kalau kita telat melakukan ini, katanya.
Dia mengingatkan, Selain perekonomian, setiap kebijakan pembatasan pasti akan berdampak pada kehidupan sosial. Namun hal ini harus dilakukan untuk bisa menyelesaikan situasi pandemi.
“Kita tidak bisa menang dua-duanya, berharap ekonomi lancar, penanganan pandemi, pasti ada yang terkorbankan. Pasti kita akan lakukan perbaikan”, ujarnya.
Sementara itu, dalam pemaparan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Setiawan Wangsaatmadja menjelaskan prediksi International Monetary Fund (IMF) terbaru dari 7 Januari 2021 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia berada di 4.8 persen pada tahun 2021 dan 6 persen pada tahun 2022.
Angka tersebut dinilai solid berdasarkan pada komitmen Indonesia terhadap kebijakan pre-pandemic dan kepercayaan pasar. PPKM akan menjadi dampak baru diawal tahun 2021, maka prioritas pemulihan ekonomi Jawa Barat akan diprioritaskan pada tiga hal, paparnya..
Mengurangi angka kemiskinan akibat dampak pandemik, penciptaan tenaga kerja melalui lnvestasi dan pembiayaan, pengeluaran Pemerintah melalui Bantuan Sosial (Bansos).
Menanggapi PPKM yang dilakukan di bulan Januari akan terjadi koreksi proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2021. Jika diasumsikan mobilitas sangat ketat seperti tahun 2020 pertumbuhan akan terkoreksi sebesar 30 persen-40 persen dari proyeksi BaU 2020. Lalu, tidak sebesar pada tahun 2020 yang sebesar 50-55 persen,terangnya.
Akan tetapi jika PSBB dilaksanakan pada bulan Februari 2021, Recovery akan lebih lama dibandingkan pada saat ini. Economic Loss akan lebih besar dibandingkan PSBB 11 Januari 2021. Pertumbuhan ekonomi akan lebih kecil dibandingkan
dengan PSBB 11 Januari 2021.
Tindak lanjut yang harus dilakukan adalah, memastikan bahwa Law Enforcement di lapangan dapat ditegakkan untuk aturan PSBB/PPKM dan Protokol Kesehatan
Kemudian, pengeluaran Pemerintah untuk mendukung Law Enforcement, Pencairan bantuan sosial segera di transfer ke masyarakat, Divisi-divisi sektoral ekonomi dapat memantau distribusi pangan, barang dan stabilisasi harga dapat dijangkau oleh masyarakat, juga Mengantisipasi pemulihan (P2) menjadi penyelamatan (P1) Jilid ll, imbuhnya.
(riff).
