KABUPATEN SUKABUMI,
Ormas dan LSM mendesak Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi mengusut tuntas kasus tindak pidana bank garansi bodong PT AKA pembangunan pasar pelita yang diduga ada keterlibatan aktor intelektual.
Desakan tersebut disuarakan puluhan LSM dan Ormas yang tergabung dalam Persatuan Ormas LSM(POL) pada unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi,Jawa Barat(18/08/2022).
Menurut Bulderi Sebastian koordinator aksi yang juga sebagai Sekjen Gapura, aksi ini menindaklanjuti perkara yang sudah ditangani oleh Kejaksaan, yakni kasus pengusaha bank bodong.
“Ini diverifikasi oleh Pengguna Anggaran(PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen(PPK),sementara setelah dicek bank garansi ini bodong,tapi kenapa diloloskan,sehingga PAD yang seharusnya masuk ke Pemerintah Kota(Pemkot) Rp.19.000.000.000 jadi hilang,” jelasnya.
Lanjut Bulderi,karena dinyatakan PT AKA tidak sanggup melanjutkan dan dilanjutkan PT lain bangunan lama akan dibongkar, dirinya menganggap itu akan memberatkan para pedagang.
“Padahal bangunan lama masih layak,tetapi bangunan akan dibongkar,diduga itu akan memberatkan para pedagang yang ada dipasar pelita,”ucapnya.
Labih lanjut Bulderi mengatakan, kami melihat pihak kejaksaan sudah serius menjalankan tugasnya,tetapi belum sampai ke akarnya,dan dugaan kami ada aktor intelektual yang terlibat dalam kasus ini.
“Saya yakin ada sesuatu yang besar dibalik kasus ini,kalo misalkan tidak ada tindakan yang signifikan dari pihak APH untuk menindaklanjuti kasus ini,kami akan mendatangi Kejaksaan Kota Sukabumi dengan masa yang lebih besar,”tutupnya.
Sementara itu Kasubsi Penyidik Bangkit saat dikonfirmasi terkait aksi unjuk rasa tersebut,dirinya menerangkan,bahwa itu masih penyidikan pihak Kepolisian,kami hanya meneliti saja.
“Kalau penyidikannya kan sekarang di Kepolisian harusnya ditanyakan ke-kepolisian,kami meneliti saja,karena belum cukup kelengkapan Formil dan materil untuk dilakukan P21,”pungkasnya.
( Wahyu R )
