PONTIANAK, News Investigasi-86.
Dari Hasil Investigasi yang merupakan skema aktivitas social control Tim Media bersama LSM secara Random Sampling melakukan span of control secara langsung ke Kabupaten Sintang, dan ke Kabupaten Kapuas Hulu.
Dengan fokus kegiatan monitoring Hasil Kegiatan, Proyek Penunjukan Langsung (PL) yang di kelola oleh Dinas Perumahan dan permukiman Propinsi kalimantan Barat.
Klik Liputan Visual nya ⬆️(red)
Rangkaian Kegiatan Proyek yang keluar dari Anggaran Dinas Perkim disetiap daerah Kabupaten Sintang dan Kabupaten Kapuas Hulu, saat dilihat anggaran negara/daerah. untuk kepentingan pembangunan infrastruktur jalan yang namun hasilnya sangat mengecewakan masyarakat.
Karena kegiatan proyek milik Dinas Perkim tersebut, hancur lebur dari hasil proyek pekerjaan jalan yang dikerjakan pihak perusahan melalui Penunjukan Langsung (PL). Oleh Dinas Perkim Provinsi Kalimantan Barat.
Maka perlu dilakukan peninjauan Ulang oleh BPKP yang bekerja sama dengan APH guna untuk memastikan. Serapan anggaran proyek yang digunakan untuk PL tersebut, apakah kualitative atau hanya mengejar kuantitasnya saja.
Berdasarkan temuan dari hasil invstigasi Tim Media dan LSM dari Sarana dan Prasarana di Kecamatan. Sangat memprihatinkan dimana kegiatan pekerjaan PL, seperti jalan rabat beton Jauh dari kualitas yang diharapkan masyarakat.
Pasalnya, kualitas berapa material yang digunakan oleh pelaksana proyek PL tersebut, sudah sesuai kah dengan RAB. Karena baru dalam 2 bulan di PHO Sudah Rusak lagi jalannya padahal baru di kerjakan proyeknya.
Bilamana disepelekan kegiatan PL yang Hancur lebur ini, sedangkan pengelolanya Dinas Perkim hanya main tunjuk pihak perusahaan tanpa bertanggungjawab. Maka secara totalitas anggaran kegiatan proyek PL nya puluhan miliar sama dengan membuang garam dilautan. PL atau yang disebut Proyek Penunjukan Langsung yang dikelola oleh Dinas Perkim Propinsi Kalimantan Barat, secara Random menurut Tim Media dan LSM. Karena tidak sesuai kualitas alias Asal Jadi, sehinggak tidak memberikan azas manfaat bagi kepentingan masyarakat kalimantan barat.
Secara permanen ribuan paket yang dipegang dan dikelola, oleh Dinas Perkim Provinsi Kalimantan Barat, Hanya pemenuhan syahwat keserakahan yang bersifat memperkaya diri pribadi dan orang lain serta korporasi yang sudah di atur sebelumnya.
Diharapkan Dinas Perkim Propinsi Kalimantan Barat, kedepannya meningkatkan kualitas pengawasannya, dan bisa lebih kooperative lagi disaat Tim Media dan LSM menyampaikan temuannya agar bisa di perbaiki.
Bukan malah di tantang oleh Kadisnya. Dengan Bahasa Kami Tidak Takut dengan Media dan LSM dan Pemberitaan tidak berpengaruh pada kami Kata Kadisnya.
Script Analisis Lembaga TINDAK.
Yayat Darmawi,SE,SH,MH Koordinator Lembaga Tim Investigasi Dan Analisis Korupsi membenarkan bahwa Hasil laporan Investigasi yang diterimanya adalah Hasil yang Akurat alias valid yang dilakukan secara Empiris di lakukan oleh Timnya yang tergabung dengan Media, kata yayat.
Harapan kedepannya Bagi Dinas Perkim Propinsi kalimantan barat dalam persfektive hukum tipikor yang sifatnya adalah pencegahan prilaku korupsi di awal agar tidak terjadinya perbuatan korupsinya maka semestinya pihak Dinas berterimakasih dengan masyarakat yang memberitahukan terlebih dahulu jangan malah ditantang seakan tidak terima disaat hasil proyeknya dicontrol dan dimonitor oleh masyarakat, cetus yayat.
” Paling tidak kan Anggaran Proyek PL yang dikelola oleh Dinas Perkim Propinsi Kalimantan barat yang jumlah kegiatannya Ribuan Paket dan Duitnya Puluhan Miliar dapat meminimalisir pekerjaan proyek yang asal asalan tersebut, sehingga valuenya buat masyarakat memang benar benar dirasakan manfaatnya “, pinta yayat lagi.
(EZNI86/Tim).
