KETAPANG,newsinvestigasi-86.com
Pengadaan Tanaga kerja Cleaning servis untuk dio pekerjakan di PLTU KEtapang Menimbulkan Polemik dan tanda tanya besar. Pasalnya, PT Mitra Karya Prima/ PT MKP yang memenangkan jasa Pengadaan Clening Services/ CS sebanyak 30 Orang tenaga Clening Servis/ CS senilai Rp 1.800.000.000 (Satu Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) di PLTU PJBS Ketapang Desa Sukabangun Dalam Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat,Tahun 2021 – 2022 tidak melalui proses lelang atau Tender dan di duga ada unsur PRAKTEK KOTOR dan Kejahatan berjamaah .
Di duga kuat adanya Kongkalikong dan pemufakatan kejahatan bersama antara Oknum PLTU PJBS Ketapang dengan Pihak PT Mitra Karya Prima/ PT MKP untuk MALING UANG RAKYAT (KORUPSI) dan berakibat menimbulkan adanya Kerugian keuangan negara .
Berdasarkan informasi yang didapatkan awak media News Investigasi 86,dari narasumber yang dapat di percaya. Bahwa Pengadaan Jasa Clening Services di PLTU PJBS Ketapang Kalimantan Barat dengan kontrak tenaga pekerja Clening Services pertiga bulan diindikasi telah melanggar Peraturan Ketenaga kerjaan .
Dalam hal ini pengadaan tenaga Clening Services/CS di PLTU PJBS Ketapang. Di duga kuat ada unsur kejahatan bersama dan melawan hukum,pasalnya tenaga pekerja Clening Services tersebut, pada Tahun 2018 s/d 2021 kontrak Pertahun namun Tahun 2021 s/d 2022 pertiga bulan oleh PT Mitra Karya Prima/ MKP tanpa proses lelang/tender, ada apa…??? .
Maka sudah sepatutnya Aparat Penegak Hukum Kalimantan Barat, melakukan Penyelidikan dan Penyidikan di Pengadaan Clening Services tersebut. Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,Kolusi dan Nepotisme/KKN .Dimana anggaran pertahun cukup fantastik untuk tenaga Clening Services tersebut .
Script Keterangan Ketua Serikat Pekerja Khatulistiwa Outsourcing Kalimantan Barat .
Agus Chanigia (38) Ketua Serikat pekerja Khatulistiwa Outsourcing / SPKO Kalimantan Barat,Via WhatsApp 0895 2154 xxxx mengatakan,” resah terhadap kontrak alih daya (Outsourcing) yang dibawah naungan PT PLN (PERSERO) UIKL . PT PJBS selaku anak Perusahan Telah melakukan kontrak pekerja Clening Servis/CS PLTU Ketapang , Tahun 2021 – 2022 sebanyak 30 tenaga pekerja dengan PT Mitra Karya Prima/PT MKP pertiga bulan “, kata Agus .
Dugaan kuat adanya unsur Persekongkolan kejahatan berjamaah dalam Penunjukan langsung Pengadaan tenaga Clening Servis tersebut, pasalnya telah melakukan kontrak pertiga bulan dengan pekerja Clening Services/ CS .Dimata Serikat Pekerja bahwa kontrak alih daya ( Outsourcing) mencapai Milyaran Rupiah harus dilelangkan/tender kan sesuai Peraturan, ujar Agus .
Mirisnya lagi, kontrak sebelumnya Pertahun bukan Pertiga bulan yang sudah berjalan dengan ditenderkan Pertahun oleh PT PLN (PERSERO) UIKL.Maka saya minta kepada Aparat penegak hukum dan Instansi terkait, agar melakukan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap Proyek Pengadaan Clening Services tersebut. Karena ini demi nasib para Pekerja tenaga kontrak jangan sampai hanya kerja Pertiga bulan, nasib para pekerja akan terkantung kantung sampai dengan bulan Desember 2021 sebelumnya kontrak tenaga pekerja Pertahun “, Pungkasnya .
Script Keterangan GM PLTU PJBS Sukabangun Dalam Ketapang .
Mahya selaku General Manager PLTU PJBS Ketapang, saat di konfirmasi awak media News Investigasi 86, Via WhatsApp 0852 3044 xxxx mengatakan terkait CSR PLTU PJBS Ketapang,” Depot Air Minum masih proses adminitrasi perijinannya harapan kami bisa dioperasikan secepatnya, kalau masalah tenaga kontrak pekerja Clening Services kita tetap seperti Tahun 2020 – 2021 sebanyak 30 Orang tenaga pekerja Clening Services ‘,kata Mahya
Saat awak media meminta konfirmasi terkait kontrak pekerja tenaga Clening Services Tahun 2021 – 2022 dengan pelaksanaannya sistem lelang/tender..??? dan PT Mitra Karya Prima selaku pelaksananya,Mahya tidak memberikan jawaban.Dan hingga pemberitaan dimuat. Mahya selaku GM PLTU PJBS Ketapang tidak memberikan keterangan ,ada apa…??? .
BERSAMBUNG…..
(YOEPI NI86/EZNI 86 ) .
