Bupati Baru Sambas Harus Reshufle Jadikan ” ZONA ZERO CORUPT “

Sambas.neswsinvestigasi 86.com

Pasca Pilkada kabupaten Sambas dengan terpilihnya Bupati Baru adalah merupakan momentum awal Untuk melakukan Komitmen Clean and Good Goverment yaitu dengan Persiapan Reshufle terhadap pejabat pejabat strategis lama yang loyal dan solid dengan Bupati yang lama, hal ini mesti secepatnya dilakukan oleh Bupati terpilih mengingat Stagnannya Penyelesaian Masalah Hukum Tipikor dimasa Bupati Atbah, Kasus yang ditangani oleh Polda dan Kejaksaan adalah merupakan Residu Kasus Tipikor yang mesti selesai di pengadilan Tipikor, demikian yang disampaikan oleh koordinator Lembaga TINDAK INDONESIA.

Bacaan Lainnya

Support dari koordinator Lembaga TINDAK INDONESIA terhadap Bupati Sambas terpilih yang adalah merupakan Produk dari hasil kompetisi Demokrasi yang penuh dengan kecerdasan kualitative hal ini terbukti bahwa paradigma baru dimana Generasi Muda kabupaten Sambas yang berprestasi dan Berkualitas di lingkungan Pemerintahan Kabupaten sambas yang terpilih.

Tingkat permasalahan hukum terkait kasus Tipikor di kabupaten sambas yang mesti tuntas di meja hijau menjadi sebuah harapan baru bagi kemajuan serta peningkatan perekonomian masyarakat secara totalitas dari seluruh aspek dikabupaten tanpa pilih kasih mesti menjadi Icon utama dalam merubah Paradigma Negative tentang Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di kabupaten sambas yang terlihat tidak berkualitas.

Lembaga TINDAK INDONESIA kabupaten sambas bapak Karnadi juga mengatakan bahwa dengan terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Baru di kabupaten Sambas setidak dapat memprioritaskan serta membuat dan membangun Konsep sinergisitas antara masyarakat Temajuk dengan Pemerintah Daerah kabupaten sambas dalam rangka mewujudkan peningkatan ekonomi masyarakat setempat dengan menggunakan Prinsip Prioritas Kota Wisata Sambas adalah Temajuk, sehingga dengan terbangunnya Kota Wisata Temajuk minimal kita dapat mengimbangi kemajuan daripada negara tetangga kita ( malaysia ) yang bersebelahan secara langsung tersebut yaitu Wisatanya Melano, kata Karnadi.

Harapan dari Koordinator Lembaga TINDAK INDONESIA bahwa konsep Law Enforcement Tipikor di kabupaten sambas mesti terwujud nyata agar dapat menepis stigma negative terhadap APH yang menangani kasus Tipikor kabupaten Sambas dimana adanya dugaan yang berkembang dimasyarakat bahwa Kasusnya telah di Amankan maka oleh karena mesti secepatnya dituntaskan tanpa harus adanya tebang pilih, baik itu siapapun orangnya dan apapun jabatannya saat ini, demikian kata Yayat.

( yuli )

Pos terkait