GARUT, JABAR,
Panwaslu Kecamatan Pakenjeng, Kab.Garut, Jawa Barat, laksanakan Bimtek Panwas Kelurahan /Desa (PKD) dalam tahapan masa kampanye Pemilu 2024 yang diikuti 13 Desa, Jum’at (24/1/2024).
Ketua Panwaslu Ahmad Abdul Malik, S.Pd. M.Pd mengatakan,Tahapan pengawasan masa kampanye sudah berlangsung dimulai pada tanggal 28 November Tahun 2023, berarti sudah 60 hari masa kampanye, pengetahuan awal untuk kesiapan pengawasan perlu kita pahami bersama, terkait regulasi dan juga kerawanan pelanggaran yang mungkin terjadi. Sehingga kita sebagai pengawas harus benar-benar siap menghadapi tahapan masa kampanye ini, katanya.
Ahmad Abdul Malik, S.Pd. M.Pd menyebut, Pihaknya menyiapkan strategi untuk mengoptimalkan pengawasan partisipatif. Di antaranya, sosialisasi terhadap tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, organisasi-organisasi kepemudaan, kemayarakatan se-Kecamatan Pakenjeng Serta sosialisasi terhadap pemilih pemula dan pelajar.
Sementara menurut Divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa Jalaluddin Abdul Wahid, S. Ud selama masa kampanye, PKD harus mengawasi potensi masalah yang besar, terutama jika calon legislatif melakukan kampanye serta bersamaan dan jika calon legislatif melakukan kampanye tanpa adanya Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP), kita sebagai pengawas berhak untuk mencegah pelanggaran yang dilakukan oleh calon legislatif tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku karena kesepakatan antara polsek berkoordinasi bahwa syarat untuk melakukan kampanye calon legislatif harus memiliki Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dari kepolisian”, ujarnya.
Selain itu diwaktu yang sama menurut, Koordinator Divisi Pencegahan Parmas & Humas, Wisnu Samiaji, S.Ip mengigatkan kepada PKD bahwa kerawanan dalam masa kampanye salah satunya adalah netralitas ASN sehingga ia mengimbau kepada PKD agar selalu melakukan upaya pencegahan dengan cara persuasif agar tidak terjadi konfrontasi di masyarakat.
“Yang kita kedepankan adalah upaya pencegahan agar jangan sampai terjadi pelanggaran, sehingga hal-hal yang tidak sesuai regulasi bisa kita minimalisir”, terangnya.
Ahmad Abdul Malik, S.Pd. M.Pd dalam arahannya menegaskan, Bahwa terkait alat peraga, diharapkan kepada PKD benar-benar jeli dalam menginventarissir dan menuangkan dalam laporan terkait hasil pengawasan dilapangan.
Ia juga menekankan kepada PKD harus semakin disiplin dan giat dalam mempelajari dan memahami regulasi, agar pada saat melakukan pengawasan di lapangan, PKD memahami betul apa yang harus dilakukan.
“Saya menekankan kepada PKD bahwa kita sebagai pengawas pemilu,v pemahaman regulasi adalah hal yang sangat penting. Sehingga sebisa mungkin kita harus mempelajari regulasi.
Lanjut Ahmad, pihaknya menyiapkan strategi untuk mengoptimalkan pengawasan partisipatif. Di antaranya, sosialisasi terhadap tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, organisasi-organisasi kepemudaan dan kemayarakatan se-Kecamatan Pakenjeng. Serta sosialisasi terhadap pemilih pemula, bebernya.
Diwaktu yang sama menurut Sekmat Kecamatan Pakenjeng Bpk Irpan Fitriana, S.PdI dalam sambutannya Panwas Kelurahan atau Desa (PKD) harus memaksimalkan tugas dan kinerja sebagai penyelegaran pemilu di ditingkat desa dan harus banyak mempelajari materi tentang aturan-aturan per KPU dan Perbawaslunya.
(Tim-red).
